SATUAN PENGAWAS INTERNAL

PENGERTIAN PENGAWASAN:

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yangefektif, baik pengawasan intern ( internal control) maupun pengawasan ekstern (externalcontrol ). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanyakemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melaluipengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk  mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasantercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmanapelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaankerja tersebut.Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau  pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “ pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan .”  atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yangtelah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnyahambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yangkemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

 

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “ proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, ataudiselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan danketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelolapemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsipemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance

itu sendiri.

 

Pengunjung

Total :

web
stats

Online Saat Ini

Kami punya 229 tamu online

Kontak Kami

Jln. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta 12120
  •   Telp. 021.7397641, 7397643
  •   Fax. 021.7397769
  • E-mail : info@poltekkesjkt2.ac.id